Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kepala Desa Tanambuah Masuk Daftar Pencarian Orang

MAMUJU – Kasus dugaan korupsi dana desa menggemparkan Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penyidik Polresta Mamuju resmi menetapkan Kepala Desa Tanambuah, Muhammad Nasrullah, sebagai tersangka dalam kasus ini. Modus operandi yang diduga dilakukan Nasrullah merugikan negara hingga mencapai angka fantastis, sekitar Rp 500 juta.

Ironisnya, Muhammad Nasrullah dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam proses hukum. Ia beberapa kali tidak memenuhi panggilan yang telah dilayangkan oleh penyidik Polresta Mamuju, padahal panggilan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sikap tidak kooperatif ini tentu saja memperumit jalannya penyelidikan.

Baca juga: KPK Panggil Haiyani Rumondang Mantan Dirjen Binaswaker dan K3 Terkait Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Menyikapi sikap tersangka yang menghilang, Polresta Mamuju mengambil langkah tegas. Pada hari Selasa, 25 November 2025, Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir, mengonfirmasi penerbitan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO / 92 / XI / Res.3.3 / 2025 / Satreskrim, atas nama Muhammad Nasrullah.

"Surat DPO tersebut telah disebar di berbagai media sosial, pasar, dan pusat perbelanjaan, guna memperluas informasi kepada masyarakat, " ujar Ipda Herman Basir.

Baca juga: Morin Yulia, Staf Bank yang Gelapkan Rp 24,6 Miliar untuk Barang Mewah, Kini Ditahan

Pihak kepolisian kini mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya penangkapan. Warga yang memiliki informasi mengenai keberadaan Muhammad Nasrullah diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Laporan dapat disampaikan langsung kepada penyidik Polresta Mamuju atau melalui layanan darurat Call Center 110. Hal ini demi kelancaran dan keamanan proses penangkapan.

Lebih lanjut, Polresta Mamuju juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada tersangka untuk bersembunyi. Tindakan sengaja menyembunyikan atau membantu pelarian tersangka merupakan pelanggaran hukum dan dapat berujung pada sanksi pidana.

Baca juga: KPK Ungkap Kejanggalan Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

"Polresta Mamuju berharap kerja sama masyarakat dapat membantu mempercepat proses hukum serta menuntaskan pengungkapan kasus korupsi dana desa tersebut, " ungkap Ipda Herman Basir, menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. (PERS)